KASUS hukum yang menjerat pedagang itu gabus serta kasus Hogi Minaya Dinilai kembali menyingkap persoalan mendasar pada tubuh Korps Bhayangkara. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai polemik tersebut bukan sekedar kejadian individu, melainkan refleksi dari kultur kekuasaan yang masih mengakar kuat di institusi. Polri.
Menurut Fickar, dalam praktiknya, kepolisian masih kerap memosisikan diri sebagai lembaga yang dominan saat berhadapan dengan masyarakat kecil.
“Dua kasus itu menjadi indikasi bahwa memang kepolisian baik secara individu maupun kelembagaan masih merasa sebagai badan yang memiliki kekuasaan terutama jika berharapan dengan rakyat kecil,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (30/1).
Ketimpangan Penegakan Hukum
Sebaliknya, Fickar menyoroti adanya pelemahan sikap tegas aparat ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedudukan sosial tinggi. Hal ini memicu persepsi masyarakat mengenai tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Sementara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang-orang berduit dan berkedudukan, kewenangannya menjadi tumpul, bahkan tidak jarang kewenangan itu menjadi komoditi yang bernilai tinggi,” kata Fickar.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menjelaskan mengapa kritik masyarakat terhadap Polri sering dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.' Fickar menilai sindiran tersebut lahir dari kenyataan tujuan di lapangan.
Komite Urgensi Reformasi Polri
Kejelasan atas persoalan struktural dan kultural inilah yang diyakini mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri. Langkah tersebut dianggap sebagai prioritas mendesak mengingat kerusakan di tubuh kepolisian sudah berlangsung lama.
Jadi karena menyadari hal itu kemudian Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri, tidak heran program ini menjadi prioritas karena memang secara kultural kerusakannya sudah parah, jelasnya.
Namun, Fickar mengingatkan bahwa pembenahan institusi sebesar Polri tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan budaya yang telah mengakar membutuhkan komitmen dan keteladanan yang kuat dari pucuk pimpinan.
“Mengubah kultur yang sudah mendarah daging itu sulit, karena itu harus dimulai dari atas, dan di bawah itu terjadi karena meniru atasan-atasannya,” tutupnya. (Mir/P-2)
