ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menilai arus urbanisasi tahun itu berisiko memperparah kepadatan penduduk dan menekan ketersediaan lapangan kerja di ibu kota.
“Fenomena aktif pendatang pasca-Lebaran ini memang rutin terjadi setiap tahun, dan harus disikapi dengan serius karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta,” ujar Kevin, Jumat (27/3).
Ia menegaskan, Pemprov DKI perlunya menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama. Menurutnya, arus pendatang yang tidak terkendali berpotensi membuat warga lokal semakin tersisih di tengah kompetisi ekonomi yang kian ketat.
“Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini. Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kevin mengakui Jakarta tidak bisa sepenuhnya menutup diri dari pendatang. Namun, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan terukur.
“Jakarta tidak bisa menutup diri, namun juga tidak boleh berada dalam ruangan yang terlalu longgar tanpa kendali. Banyak pendatang yang datang tanpa keahlian dan kepastian kerja, sehingga berpotensi menambah angka kemiskinan dan beban fasilitas publik,” jelas Politikus PSI itu.
Untuk itu, ia mendorong Pemprov memperketat pendataan pendatang baru melalui sistem administrasi kependudukan hingga tingkat RT/RW. Pendatang, kata dia, harus memiliki identitas yang jelas, tujuan yang pasti, serta jaminan tempat tinggal yang layak.
“Perlu ada kebijakan penempatan berbasis kesiapan ekonomi. Artinya, yang datang adalah mereka yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah beban kota,” ujarnya.
Tak hanya aspek pengendalian, Kevin juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah dalam memperluas lapangan kerja. Program pelatihan keterampilan yang dinilai harus diprioritaskan bagi warga Jakarta agar mampu bersaing di tengah derasnya arus urbanisasi.
“Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi kelahiran waktu sosial. Pendekatannya tidak cukup administratif, tetapi juga harus strategis dan berpihak,” katanya.
Ia pun mengingatkan, tanpa kebijakan yang tepat, warga Jakarta berpotensi hanya menjadi penonton di kotanya sendiri. “Jakarta harus tetap terbuka, tapi tidak boleh kehilangan kendali. Yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” tutupnya. (Jauh)
