Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Diminta Mengusut Tuntas Kasus Dugaan Maket Kredit Yang Melilit Pt BPD Kaltim-Kaltara. Nilainya Diduga Mencapai Hampir RP1 Triliun.
“KPK HARUS BERGERAK Cepat Mengusut Kasus Ini,” Ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5).
Maki Menurut, Audit Berdasarkan Badan Pemerikssa Keuangan (BPK) PAYA 2018, Ditemukan Dugaan Serangkaian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemberian Persetjuan Kredit.
Selain Bertentangan Dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan BI No. 14/15/PBI/2021 TENTANG PENILAIAN KUALITAS BANK, SUGA MELANGGAR SK DIREKSI BPD KALTIM NO. PENYEMPURNAAN SISTEM DAN Prosedur MANAJEMEN PERKREDITAN DI LINGKUNGAN BPD KALTIM, Dan SK Direkssi No. 256/SK/BPD-PST/XII/2012 TENTANG SOP BIDANG PERKREDIAN, Serta SK Direkssi BPD KALTIM No. 175/SK-BPD PST/SKST/SKSI BPD KALTIM No. 175/Skbd-PPD-PST/SK-PW/SK-PPD 2012 9 PENIGANAN KREDIT BERMASALAH.
Sementara Itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Mengatur Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan Maki Belum Makare Tahap Penyidikan. Apabila Setelah Ditelaah Memiliki Minimal Dua Alat Bukti Dipastikan Akan Dilanjutkan Ke Tahap Penyidikan.
“Kamis Lakukan pendalaman sejak Awal diberikananya Persetjuan atas Kredit Yang Diberikan Kepada Pt Hbl Untuc Mengonfirmasi Apakah Benar Ada Perbuatan Melawan Hukum, Huncga Berstatus Kolektifiban Macet Kolektifion,”. (CAN/P-3)
