DPRD Kabupaten Karo, Sumatera Utara, melihat pembukaan objek wisata Danau Lau Kawar di Desa Kutagugung, Kecamatan Naman Teran, karena kawasan itu masih berstatus zona merah bencana. Ketua DPRD Iriani Br Tarigan menyatakan akan memanggil Bupati Karo dan Kepala Dinas Pariwisata untuk meminta kejelasan status serta dasar kebijakan pembukaan wisata tersebut.
Iriani menilai pembukaan wisata Danau Lau Kawar juga menimbulkan tanda tanya karena terdapat pungutan retribusi dan biaya parkir. Pemanggilan terhadap bupati direncanakan dilakukan melalui Komisi C DPRD Karo yang membidangi pariwisata.
“Danau Lau Kawar itu berstatus zona merah tapi kenapa pemerintah daerah membuka wisatawan berkunjung ke lokasi, apalagi ada retribusi dan biaya parkir,” ungkapnya, Rabu (4/2).
Iriani menegaskan wilayah Danau Lau Kawar masih berada dalam status Waspada atau zona merah berdasarkan informasi yang diterimanya. Dia meminta seluruh pihak menaati peraturan yang berlaku terkait kawasan rawan bencana.
“Pembukaan objek wisata Danau Lau Kawar berisiko membahayakan keselamatan wisatawan dan masyarakat jika terjadi letusan Gunungapi Sinabung,” tegasnya.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih membeberkan, berdasarkan surat edaran Badan Geologi Kementerian ESDM tertanggal 7 Oktober 2025, aktivitas Gunungapi Sinabung hingga 30 September 2025 masih ditetapkan pada Level II atau Waspada.
“Pada tingkat ini, masyarakat dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari puncak serta radius sektoral 3,5 kilometer ke arah selatan-timur,” ungkapnya.
Surat edaran tersebut juga menyebutkan aktivitas masih dapat dilakukan di luar radius rekomendasi dengan tetap mematuhi ketentuan terbaru apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Desa-desa yang sudah direlokasi direkomendasikan tidak lagi digunakan sebagai hunian tetap.
Dalam peta Kementerian ESDM, Danau Lau Kawar berada di lingkaran warna merah jambu yang menandakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) II. Kawasan ini berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, gas vulkanik beracun serta aliran lahar.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2016 yang menegaskan zona KRB gunung api sangat tidak direkomendasikan untuk aktivitas rekreasi. Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 juga melarang pemanfaatan ruang dan larangan pengembangan fasilitas wisata komersial di zona bahaya primer.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan retribusi hanya dapat dipungut atas jasa yang sah dan dikelola pemerintah daerah. Jika kawasan wisata berada di zona merah yang dilarang, maka pungutan retribusi di lokasi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi berpotensi sebagai pungutan pembohong.
UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga mewajibkan pengelola wisata menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Pembukaan objek wisata di zona merah dinilai dengan ketentuan keselamatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. (ya)
