Investigasi terhadap tuduhan bahwa Universitas Sheffield Hallam menghadapi tekanan berkelanjutan dari Tiongkok untuk menutup penelitian hak asasi manusia telah dirujuk ke polisi kontra-terorisme.
BBC dan surat kabar Guardian telah melaporkan bahwa dokumen-dokumen menunjukkan bahwa Tiongkok telah melancarkan kampanye intimidasi dan pelecehan selama dua tahun, termasuk menuntut universitas tersebut menghentikan penelitian sensitif yang dilakukan oleh salah satu profesornya mengenai klaim kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok.
Seorang juru bicara Kepolisian Yorkshire Selatan mengatakan pihak kepolisian telah merujuk penyelidikan tersebut karena “tuduhan tersebut termasuk dalam Bagian 3 Undang-Undang Keamanan Nasional”.
Bagian 3 dari undang-undang tersebut mengatur tentang “membantu badan intelijen asing”.
Pelanggaran dilakukan jika seseorang berperilaku dengan cara yang “bermaksud untuk membantu secara material badan intelijen asing dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Inggris,” atau dalam tindakan yang mungkin membantu badan tersebut.
Dokumen internal dari Universitas Sheffield Hallam dirilis berdasarkan Permintaan Akses Subjek kepada Profesor Laura Murphy, yang penelitiannya diduga menjadi sasaran.
Mereka menunjukkan staf universitas di Tiongkok telah diancam oleh individu yang diidentifikasi berasal dari Dinas Keamanan Nasional Tiongkok, yang menuntut penelitian Prof Murphy yang dilakukan di Sheffield dihentikan.
Dokumen tersebut selanjutnya menyatakan bahwa “keputusan universitas untuk tidak mempublikasikan tahap akhir penelitian tentang kerja paksa di Tiongkok telah dikomunikasikan kepada Badan Keamanan Nasional… Hubungan segera membaik dan ancaman terhadap kesejahteraan staf tampaknya dihilangkan”.
Tiongkok diyakini tidak memiliki organisasi bernama Dinas Keamanan Nasional, sehingga tidak jelas siapa individu tersebut.
Beberapa bulan kemudian, pada awal tahun ini, Prof Murphy diberitahu oleh universitas bahwa dia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya di Tiongkok. Dia memulai tindakan hukum atas pelanggaran kebebasan akademisnya. Universitas kemudian membalikkan posisinya.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya, Universitas Sheffield Hallam telah meminta maaf kepada Prof Murphy.
Seorang juru bicara mengatakan: “Keputusan Universitas untuk tidak melanjutkan penelitian Profesor Laura Murphy diambil berdasarkan pemahaman kami tentang serangkaian keadaan kompleks pada saat itu, termasuk tidak mampu mendapatkan asuransi ganti rugi profesional yang diperlukan.”
Asuransi untuk staf ilmu sosial telah ditangguhkan oleh perusahaan asuransi universitas karena sebuah perusahaan Tiongkok telah mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap Sheffield Hallam setelah nama tersebut disebutkan dalam laporan yang dia buat. Gugatan itu sedang berlangsung.
Juru bicara universitas menambahkan: “Setelah peninjauan, kami telah menyetujui penelitian terbaru Profesor Murphy dan berkomitmen untuk mendukungnya dalam melakukan dan menyebarkan pekerjaan penting ini.
“Untuk menghindari keraguan, keputusan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan komersial di Tiongkok.
“Bagaimanapun, Tiongkok bukanlah pasar mahasiswa internasional yang signifikan bagi Universitas.
“Kami telah meminta maaf kepada Profesor Murphy dan ingin memperjelas komitmen kami untuk mendukung penelitiannya dan untuk menjamin serta mempromosikan kebebasan berbicara dan kebebasan akademis sesuai hukum.”
