Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno Menuding Kebijakan Pemerintah Yakni Pembatasan Operasional logistik Selama 16 Hari Pada Libur Lebaran Menyebab Kemacetan di tanjung priokJakarta Utara, Pada Kamis (17/4) Lalu.
Laran Mobilitas Angkutan Barang Yang Berlaku Pada 24 Maret Hingga 8 April 2025 Menyebabkan Bongkar Muat Di Pelabuhan Menumpuk, Bahkan Tersendat. Truk-Truk Pengangkut Haru Mengantre Panjang Taktkaar Keluar Makarya Pelabuhan, Memicu Kemacetan Yang Yang Membuat Pengendara Terjebak Hingga Bellasan Jam.
“Macet Tanjung Priok ITU Merupakan Dampak Dari Kesalanan Kebijakan Yang Diterapkan Pemerintah. Pada Angkutan Lebaran, Pemerintah Terlalu Lama Membatasi Aktivitas Logistik, “Ujar Djoko Dalam Keterangan Resminya, Sabtu (19/4).
Menurut Djoko, Seharusnya Pembatasan Angkutan Logistik Tidak Boleh Lebih Dari Lima Hari Untuce Menghindari Penumpukan Kontainer Barang Di Pelabuhan. Dia Pun Mendesak Pemerintah Mengevaluasi Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Agar Kejadian Macet Priok HOROR TIDAK TERULANG KEMBALI. Jangan Sampai, Katananya, Gara-Gara Kebijakan Pemerintah Sendiri Justru Merugikan Negara.
“Kemacetan Parah Dikhawatirkan Menghamat Pertomi, Mengingat Kelancaran Distribusi Logistik Menjadi Salah Satu Indikator Perputaran Ekonomi,” Jelas Djoko.
Di Sisi Lain, Kemacetan parah Yang Terjadi Jadi Jadi Pembelajaran Pemerintah Untukur membenahi Tata Kelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti Adanya Jarak Dari Area Penyangan (Zona Penyangga) Antara Pelabuhan Gelangan Lingungan Pemukiman Minimal 1 kilometer (km).
“Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang Delangan Minimal 1 Km Daerah Buffer Zone Haru Bebas Dari Bangunan,” Usul Wakil Ketua Pemberdayaan Dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Itu. (E-3)
