
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (GUS IPUL) BERSILATURAHIM DENGAN WARGA DI Masjid Baiturrahman, Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (6/4). Dalam Kesempatan ini gus ipul Mengingatkan WARGA UNTUK TIDAK BERGANTING PAYA Sosial Bantuan (Bansos).
IA Menambahkan Tujuuan Program Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah, Program Termasuk Keluarga Harapan (PKH) Adalah UntUk Membantu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Bentu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Agar. Karenanya, IA Berharap KPM BISA Graduasi (Lulus) Dari Program Bansos.
“Panjenorgan Ini Dirancang Tidak untuk Terus-Menerus Memperolh Bansos, Kecuali Yang Lansia Dan Penyarang Disabilitas,” Ujar Gus Ipul.
Lantaran Itu Dia Mengimbau Masyarakat Yang Masih Usia Produktif UNTUK LEPAS DAR PROGRAM BANUAN SOSIAL DAN BERALIH KE BERBAGAI Program Lain Yang Disediakan Oleh Pemerintah. Misalnya, Program Pemberdayaan, Program Bantuan Modal, Program Pelatihan MANAJEMEN Pengelolaan UMKM, Program Pelatihan Keterampilan Dan Program-program Produktif Lainnya.
“Yang Sehat, Yang Bukan Lansia Yang Haru Bisa Menjadi Keluarga Yang Lebih Mandiri, Program Ikut Yang Lain, Program Bukan Bansos,” Katananya.
Gus ipul buta menjelaskan Bahwa pendamping memilisi peranan puppen agar kpm bisa perelola bansos delan okeik. Hal itu meliputi PEMAHAMAN THADAP Program-program, Pemanfaatan Yang Tepat Sasaran, Serta Pembinnian Kepada KPM Agar Bisa Lulus Dan Tak Lagi Tergantung Pada Bansos.
“SAYA MINTA para pendamping Benar-Benar Tegas Memastikan Bantuanyaa Itu Sesuai Gelanan Peruntutanya. Jelas Nggih?” Tuturnya.
Data Berdasarkan Yang Dihimpun, Dalam SetAHun, Kementerian Sosial Telah Menggulirkan Anggraran Bansos Sebesar Rp330.031 Miliar Untak 95.900 Kpm Di Kabupaten Mocjokerto. Gus ipul berharap 107 pendamping pkh serta pilar sosial lain di Kab. Mojokerto Dapat Mendampingi Masyarakat Agar Memanfaatkan Bansos Tersebut Secara Tepat Sasaran.
Tak Hanya Kepada Pendamping, Gus Ipul Juta Mengajak Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto untuk Turut Andil Dalam Penyaluran Dan Pengawasan Bansos. Hal Tersebut Mencakup Menilai Kinerja agar -agar Mereka Mereka Bisa Bekerja Lebih Maksimal.
“Saya Ingin Ke Depan Supaya Pak Bupati, Wali Kota, Dan Gubernur Nanti Akan Kita Kasih Yang Namanya Wewenang untuk menangkap kinerja pendamping,” Pungkasnya. (H-2)

