Ketua Komisi Pemiluhan Umum (Kpu) Ri, Mochammad Afifuddin, Mengatakan Pengadaan Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 Yang Akan Diselenggarakan Mulai Maret Hingga Agustus 2025 Ini MASIH Majadi Tantangan Terbesar. Ia Mengakui Bahwa Ada Daerah Yang Tak Memiliki Anggraran Memadai.
“Anggraran ini karena Kami Sifatnya Pengguna Dan Penerima Dari Instanssi Pemda, Kalau Pemda Tidak Tersedia (Anggara) Lagi, Terutama di Daerah Yang 100% TPS Di Kabupaten, Kota, Atau Provinsi Yang UNTUK KEMUDAN DICARIKAN SOLUSINYA, ”Kata Afif Kepada Awak Media Di Gedung Kpu Ri Jakarta, Senin (3/3).
Afif menjelaska Bagi Daerah Yang Tidak Memiliki Cukup Anggraran UNTUK MEMBIAYAI PSU, AKAN DIBANU OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN KEUGAN DENGAN MANGGUNAKI (Apgaran Dana Dana) Pendapatan Dan Belja Ninga (Appunakan Dana).
“Kami Akankan Terus Koordinasikan DGan Daerah, Apakah Masih Bisa Pakai Anggara apbd AtaU disupport pakai apbn. Ya, Sementara Masih DiCek Karena Misalnya Ada Daerah Yang Kabupatenna Suda Tenjak Ada (Anggraran), Tetapi Provinsinya Ada Dana Sisa Pilkada, Apakah Langsung Bisa Digunakan atuu Tidak Kita Tahu Me Me Mekanisman ”Digunakan Tidak Tahu Tahu Me Me Mekanisman”
Afif menjelaskan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dergan kpud dan berbagai kemementerian serta instansi terkait mengenai ketersediaan anggaran untuk psu. Namun ia memastikan Daerah Yang Tak Memilisi Anggraran, Akan Langsung Dibantu Dengan Apbn.
“Itu Yang Kita Koordinasikan Angen Kemendagri, Kementerian Keuangan, Dan Instansi-Instansi Terkait. Kita Koordinasi pastinya Satu Peratu Di Daerah, Jadi Ini Sama Demat Situasi Pilkada-Pilkada Kemarin Gitu, Daerah Yang Belum Dapat (Anggara), ”Tutur Afif.
Selain itu, afif menuturkan bahwa saat ini, provinsi papua menjadi shalat satu daerah paling keKurangan Anggraran dalam Menyelenggarakan PSU. Hal ini lantaran penencoblosan ulang harang dilaksanakan di hampir seluruh tps tingkat kabupaten/Kota.
“Papua Induk Karena 100% (PSU) Di Tingkat Provinsi Jadi Kabupatenne Banyak Dan Pasti Daerah Paling Besar Kebutuhan Anggaranya Adalah Papua Provinsi,” Tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mendorong Pemerintah Pusat untuk Dapat Mengalokasikan Rp 700 Miliar Dari Apbn Untkat Menanggunc BIAYA PSU Pilkada 2024. HAL INI LANTARAN PEMERINTAH DAERAH HIERIAN HERIGUGU. Kebutuhan PSU Di 24 Daerah Yang Diperkirakan Senilai Rp1 Triliun.
Dalam Hal Pengangangaran, Delapan Pemerintah Daerah (Pemda) Menyatakan Mampu Membiayai PSU, Sementara 16 PEMDA LAINYA TIDAK SANGGUP ATAU MASIH MEMBUTUHKAN BANTAAN DANA, BAIK DARI PROVINSI MAUPIN APB.
Daerah Yang Kesulitan Anggraran untuk Psu Adalah Provinsi Papua; Kabupaten Kepulauan Talaud, Buru, Pulau Taliabu, Pasaman, Empat Lawang, Pesawaran, Benggulu Selatan, Serang, Tasikmalaya, Digoel Boven, Gorontalo Utara, Parigi Moutong; Serta Kota Banjarbaru, Palopo, Dan Sabang. (Dev/p-2)
