Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) telah melakukan kajian dan anggota rekomendasi kepada pemerintah melalui kemementerian hukum ter, rancangan undang-lund-lang kitab hukum acara pidana (Rkuhap).
Salah Satu Rekomendasi Yang Diberikan Komnas Ham Menyoroti Masih Besarnya Mandat Yang Diberikan Kepada Aparat Penegak Hukum Saat Proses Penyelidikan Dan Penyidikan.
Tim Kajian?
Rekomendasi Itu Ditelurkan Oleh Tim Kajian Rkuhap Yang Diketuai Oleh Komisioner Pendidikan Dan Penyuluhan Komnas Ham Abdul Haris Semendawai. Selain Semendawai, Anggota Tim Ragu Terdiri Dari Atnike Nova Sigiro Dan Uli Parulian Sihombing.
HASIL REKOMENDASI Komnas Ham Suda Diterima Oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif HiariaiJ Pada Jumat (20/6).
Mandat Besar?
Menurut Semendawai, Ketentuan Mengenai Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rkuhap Masih Anggota Mandat Yang Besar Kepada Aparat Penyelidik Maupun Penyelidik. Kewenangan ITU MENCAKUP JUGA PENGUNAAN UPAYA PAKSA.
BAGI Komnas Ham, Mandat Tersebut Harusnya diIKuti OLEH PENYINGKATAN KUALITAS DAN MEANISME SISTEM Pengawasan Yang Ketat, Baik Dari Internal Maupun Eksternal Aparat Penegak Hukum.
Proses Penyidikan?
TuJuanana, untkeMalkan Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Dan Potensi Pelanggaran Ham, Khususnya Terhadap Saksi, Tersangka Dan Atau Korban.
“Selain Itu, Harus Ada Pembatasan Waktu Dalam Proses Penyidikan Dan Penyelidikan,” Jelas Semendawai Lewat Keterangan Tertulis Yang Diterima Media Indonesia, Sabtu (21/6).
Penggunaan Wewenang?
IA Menjelaskan, Penggunaan Kewenangan Upaya Paksa Yang Diakomodir Rkuhap Juga Sebaiknya Digunakan Secara Ketat Indan Indikator-Indikator Jelas Dan Terukur. Selain Itu, komnas ham meminta agar-agar dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya selama proses hukum Berjalan unkule keajukan keberatan.
“Baik Terhadap Institusi Yang Menggunakan Upaya Paksa Tersebut Maupun Melalui Lembaga Peradilan,” Kata Semendawai. (Tri/p-3)
