MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubiomenyatakan pemerintah tengah menantikan tanggapan resmi dari Iran terkait proposal perdamaian 15 poin yang pemerintah sampaikan kepada Trump. Meski komunikasi informal telah terjalin, AS masih membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang akan mewakili Teheran di meja perundingan.
“Kami penandatanganan belum (jawaban resmi). Dengar, kami telah menerima pesan-pesan. Ada pertukaran pesan dan indikasi dari sistem pemerintahan Iran, atau apa pun yang tersisa darinya, tentang kesediaan untuk membicarakan hal-hal tertentu,” ujar Rubio kepada CNN.
Ketidakpastian Delegasi Iran
Kondisi internal rezim Iran yang terguncang akibat serangan AS dan Israel menjadi kendala utama. Banyak pemimpin senior yang dilaporkan tewas, sehingga AS masih menunggu kepastian mengenai sosok yang memiliki otoritas untuk bernegosiasi.
“Siapa orang yang akan kami ajak bicara? Apa yang akan kami bicarakan, dan kapan? Kapan kami akan berbicara?” tegas Rubio. Ia menambahkan bahwa jawaban tersebut bisa datang “kapan saja,” bahkan mungkin dalam satu atau dua hari ke depan.
Sasaran Operasi Tanpa Pasukan Darat
Terkait perkembangan militer, Rubio menegaskan Amerika Serikat dapat mencapai tujuan utamanya dalam perang ini tanpa perlu mengerahkan pasukan darat. AS fokus pada pelumpuhan kekuatan total militer Iran agar tidak lagi menjadi ancaman nuklir.
“Kami akan menghancurkan angkatan laut mereka, kami akan menghancurkan angkatan udara mereka, dan kami akan secara signifikan menghancurkan peluncur rudal mereka sehingga mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik hal-hal tersebut untuk mendapatkan senjata nuklir,” kata Rubio. Ia memperkirakan perang akan berakhir dalam hitungan minggu, bukan bulan.
Mengenai pengerahan 1.000 personel tambahan ke Timur Tengah, Rubio menjelaskan bahwa Presiden Donald Trump harus bersiap menghadapi “berbagai kemungkinan keadaan darurat,” meskipun ia tidak menghemat detail skenario tersebut.
Keamanan Selat Hormuz dan Ancaman Kelaparan
Di sisi lain, Rubio mendesak sekutu di Eropa dan Asia untuk ikut mengamankan Selat Hormuz setelah perang usai. Ia mendapat peringatan potensi Iran menerapkan “sistem tarif” ilegal di jalur pelayaran penting tersebut.
“Segera setelah ini berakhir dan tujuan kami tercapai, salah satu tantangan langsung adalah Iran yang mungkin memutuskan untuk menerapkan sistem tarif di Selat Hormuz. Ini tidak hanya ilegal, tapi juga tidak dapat diterima dan berbahaya bagi dunia,” jelasnya setelah pertemuan Menlu G7 di Prancis.
Sementara itu, PBB mulai membentuk satuan tugas untuk memastikan distribusi pupuk dan bahan baku tetap berjalan melalui Selat Hormuz guna menghindari krisis pangan global. Juru bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, menekankan bahwa langkah ini bukan tentang lalu lintas minyak komersial, melainkan bantuan kemanusiaan.
“Ini adalah pupuk. Jika kita tidak bisa menanam dalam beberapa bulan ke depan, akan ada efek domino berupa kelaparan di masa depan,” tutup Dujarric. (CNN/Z-2)
